PKS Minta Pemerintah Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

Permintaan itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera, Mulyanto, merespons perkembangan geopolitik terbaru di Timur Tengah, termasuk eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Menurutnya, situasi tersebut secara objektif telah mengubah konteks strategis yang melatarbelakangi pembentukan dan partisipasi dalam forum Board of Peace. Karena itu, perlu adanya evaluasi sungguh-sungguh atas keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut.

Mulyanto menegaskan, sejak awal Indonesia berpartisipasi dalam berbagai forum global dengan niat konstruktif untuk mendukung stabilitas dan perdamaian. 

Dalam isu Palestina, posisi Indonesia dinilai konsisten dan tegas, yakni mendukung kemerdekaan Palestina, penghentian kekerasan, perlindungan rakyat sipil, serta solusi yang adil berdasarkan hukum internasional dan prinsip hak menentukan nasib sendiri.

Namun demikian, ketika aktor-aktor kunci dalam suatu arsitektur perdamaian justru terlibat dalam eskalasi militer besar, wajar jika muncul pertanyaan terkait efektivitas dan kredibilitas forum tersebut.

“Evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP bukanlah sikap emosional, melainkan langkah rasional dalam membaca dinamika baru yang berkembang,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Selasa, 3 Maret 2026.

Ia menegaskan, Indonesia harus memastikan setiap keterlibatan dalam mekanisme stabilisasi atau keamanan kawasan tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta tidak mengurangi ruang diplomasi Indonesia dalam menjaga hubungan seimbang dengan berbagai pihak.

Mulyanto juga menyoroti tingginya volatilitas tatanan global saat ini, seiring perubahan kebijakan strategis di negara-negara besar yang dipengaruhi dinamika politik dan hukum domestik. Dalam kondisi tersebut, Indonesia dinilai perlu menjaga fleksibilitas dan kemandirian dalam menentukan posisi di berbagai forum internasional.

Atas dasar itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manfaat dan implikasi strategis keanggotaan dalam Board of Peace. 

“Jika forum tersebut tidak lagi secara efektif berkontribusi pada de-eskalasi dan penyelesaian konflik secara adil, maka opsi peninjauan ulang, termasuk pembekuan partisipasi, perlu dipertimbangkan secara serius,” kata Politikus Senior PKS ini.

Di sisi lain, Mulyanto meyakini pemerintah terus memonitor perkembangan secara cermat dan akan mengambil langkah bijak sesuai kepentingan nasional.

“Komitmen terhadap perdamaian dunia tetap menjadi pedoman utama, namun harus dijalankan dengan perhitungan strategis yang matang,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada DPR dan publik secara terbuka guna memastikan legitimasi demokratis dan dukungan nasional terhadap setiap keputusan kebijakan luar negeri.

Indonesia, kata Mulyanto, harus tetap berdiri pada amanat konstitusi untuk memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

“Dengan menjaga integritas dan kepentingan nasional dalam setiap langkahnya,” pungkasnya.