Soal BoP, Ikut Tokoh Agama atau Mahasiswa

Sebaliknya, yang di luar istana, terutama mahasiswa konsisten menolak BoP. Kalian ikut yang mana? 

Selamat datang di panggung geopolitik Indonesia 2026. Tempat diplomasi internasional berubah jadi tontonan. 

Kadang terasa seperti campuran seminar, debat kampus, dan reality show global. Judul besarnya, Board of Peace (BoP). 

Kedengarannya seperti rapat malaikat penjaga bumi, tetapi ide awalnya datang dari Donald Trump, tokoh yang punya filosofi damai versi gym militer. Kalau ingin damai, pastikan otot bomnya tetap terlatih.

Drama dimulai 22 Januari 2026 di Davos ketika Presiden Prabowo Subianto menandatangani charter BoP. Indonesia berkomitmen mendorong two-state solution, ikut rekonstruksi Gaza, serta mengirim pasukan penjaga perdamaian TNI. 

Skemanya rapi, 1.000 personel berangkat April, sisanya menyusul Juni, total bisa mencapai 8.000 prajurit. Diplomasi kelas dunia, kata sebagian orang. 

Kalkulasi geopolitik yang juga menjaga hubungan dagang dengan Amerika agar tidak berubah menjadi perang tarif, kata sebagian yang lain sambil mengelus dagu penuh kecurigaan.

Presiden juga menegaskan sesuatu terdengar manis seperti lirik dangdut sendu. Kalau forum ini tidak membantu Palestina merdeka, Indonesia bisa keluar kapan saja karena semua kesepakatan bersifat bersama. 

Publik sempat mengangguk, seolah diplomasi global memang bisa menjadi jalan tengah antara idealisme dan realitas.

Februari 2026, Istana mengundang 16 organisasi Islam besar. Ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Hasilnya kompak, dukungan bulat untuk tetap berada dalam forum dan menekan dari dalam.

Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf, terlihat paling optimistis. BoP dianggap bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tensi konflik Amerika–Israel vs Iran. 

Pada 5 Maret saat buka puasa bersama di Istana, Gus Yahya kembali santai, apa pun alatnya, gunakan saja demi perdamaian.

Dari Muhammadiyah, Muhadjir Effendy awalnya juga memberi sinyal dukungan. Dari MUI, Cholil Nafis menegaskan pemerintah tetap pro-Palestina dan siap mundur bila forum tidak bermanfaat. Semua pulang dengan senyum lebar, foto bersama Presiden, dan narasi diplomatik, Indonesia menjalankan politik luar negeri aktif.

Lalu akhir Februari datang seperti adegan film aksi. Amerika dan Israel menyerang Iran. Dunia langsung panas. Forum bernama Board of Peace tiba-tiba terlihat seperti Board of War Director’s Cut.

MUI segera mengeluarkan Tausiyah Kep-28/DP-MUI/III/2026 pada 1 Maret 2026 yang mendesak Indonesia keluar dari BoP karena dinilai tidak efektif dan terlalu didominasi Amerika. Dokumen itu ditandatangani Anwar Iskandar dan Amirsyah Tambunan.

Di kubu Muhammadiyah juga muncul suara kritis. Anwar Abbas menyatakan lebih baik keluar daripada terlihat mendukung perang. Gelombang kritik kemudian datang dari berbagai kelompok ulama, aktivis, dan organisasi sipil di banyak daerah.

Namun babak paling berisik datang dari kampus.

Awal Maret 2026, Aliansi Mahasiswa UI yang berisi BEM UI, BEM fakultas, serta kelompok UI Students for Justice in Palestine, mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Isinya tidak main-main, ultimatum 3×24 jam agar pemerintah menarik Indonesia dari BoP.

Mahasiswa menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum itu bertentangan dengan konstitusi, khususnya amanat UUD 1945 tentang penolakan segala bentuk penjajahan. 

Bagi mereka, BoP bukan forum perdamaian netral, melainkan proyek geopolitik yang digagas Donald Trump dan berpotensi menyeret Indonesia ke konflik internasional.

Tuntutannya jelas dan tiga lapis. Indonesia keluar dari BoP, menghentikan rencana pengiriman pasukan International Stabilization Force ke Gaza, dan memberi penjelasan kepada publik.

Kalau pemerintah tidak merespons dalam tenggat waktu, mahasiswa mengancam akan memperluas aksi. Demonstrasi pun mulai muncul di berbagai titik politik Jakarta. Narasinya keras. Jangan sampai Indonesia berubah dari negara bebas-aktif menjadi figuran dalam drama perang global.

Organisasi HAM seperti YLBHI dan KontraS ikut menilai BoP tidak memiliki legitimasi internasional yang kuat. Kritik juga datang dari Anies Baswedan yang menyindir, keluar dari forum tidak berarti menolak perdamaian, melainkan menjaga prinsip politik luar negeri Indonesia.

Di tengah semua keributan itu, PBNU tetap relatif tenang. Gus Yahya berpendapat BoP masih bisa dimanfaatkan sebagai alat mediasi walaupun terlihat lemah. Pemerintah sendiri menyatakan masih mencermati semua masukan.

Sampai 8 Maret 2026, keputusan final belum keluar. Ada laporan media luar negeri yang menyebut Indonesia sempat menangguhkan partisipasi, tetapi ada juga yang mengatakan pemerintah masih mengevaluasi.

Akhirnya publik Indonesia seperti menonton laga debat nasional. Di satu sisi tokoh agama yang sebagian memilih bertahan di dalam forum untuk menekan dari dalam, di sisi lain mahasiswa yang mengangkat konstitusi sebagai tameng moral untuk keluar sekarang juga.

Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya rumit, dalam drama BoP ini, kalian berdiri di barisan tokoh agama atau mahasiswa?

Yang jelas, jika BoP benar-benar Board of Peace, perdamaian dunia tampaknya sedang cuti panjang sambil menonton manusia ribut di panggung politik global. Sementara rakyat Indonesia duduk di tribun demokrasi, seruput koptagul geopolitik, sambil bertanya pelan, ini forum perdamaian dunia atau reality show karya Donald Trump?

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar