Komisi V DPR Tegaskan Tidak Pernah Minta Alfamart dan Indomaret Ditutup

Oleh karena itu, jika ada pemberitaan DPR mendukung Alfamart dan Indomaret ditutup dipastikan adalah hoax dan tendensius.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.

“Saya sampaikan dan bisa disaksikan lewat rekaman rapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup, terlampir akan kami lampirkan kesimpulan rapat sebagai bukti dokumen resmi keputusan rapat,” tegas Lasarus.

Politikus PDIP ini juga meluruskan informasi yang beredar melalui media sosial Instagram oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. 

Ia menyebut, terdapat akun yang menampilkan foto Ketua DPR Puan Maharani seolah-olah mengeluarkan pernyataan bahwa parlemen memberikan dukungan terhadap penutupan Alfamart dan Indomaret.

“Dalam instagram tersebut menampilkan Ibu Puan Maharani Ketua DPRRI yang sangat saya kagumi dan hormati dengan ini saya Lasarus.S.Sos.M.Si, menyatakan yang membuat pernyataan terkait sebaran Alfamart dan Indomaret tersebut adalah saya bukan Ibu Puan Maharani,” kata Lasarus.

Lasarus menegaskan, penyebar berita hoax melalui media sosial Instagram tersebut memiliki niatan tertentu dan tidak bertanggung jawab. 

“Sekali lagi saya ingin sampaikan Instagram yang beredar dengan menampilkan foto Ketua DPRRI Ibu Puan Maharani dengan tulisan” DPR DUKUNG MENTERI DESA TUTUP ALFAMART-INDOMARET DEMI KOPERASI DESA” adalah berita HOAX dan tendensius,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, Lasarus menjelaskan pernyataan yang disampaikan dalam rapat didasarkan pada keluhan masyarakat, khususnya pedagang toko kelontong yang terpaksa tutup karena kalah bersaing dengan ritel besar yang merambah hingga pelosok desa.

Atas dasar itu, ia mengemukakan pemikiran agar gerai Alfamart dan Indomaret bukan ditutup tapi dibatasi hanya sampai tingkat kabupaten dan kecamatan. Tujuannya untuk menjaga roda perekonomian desa dan memberi ruang bagi pedagang sembako di desa dan dusun, termasuk BUMDes atau koperasi desa.

“Saya menyampaikan pemikiran supaya Alfamart dan Indomaret cukup sampai kabupaten dan kecamatan saja, dengan pemikiran biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun beri kesempatan kepada pedagang sembako di Desa dan Dusun serta Bumdes atau Koperasi Desa saja. Bukti rekaman bisa dilihat secara terbuka di laman pemberitaan resmi DPR,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah berjalan, maka penyebaran bisnis minimarket harus disetop.

"Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop," ujar Yandri, saat rapat dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 November 2025 silam.

Yandri menegaskan, pemerintah harus berpihak ke masyarakat desa. Dia menekankan, minimarket sudah terlalu merajalela, dan bahkan bisa menjadi ancaman untuk Kopdes Merah Putih.

"Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Ya itu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya, kalau mereka sudah sangat besar sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes," tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Menurutnya, pengelola Alfamart dan Indomaret untuk tidak lagi menambah gerai baru di wilayah pedesaan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Kopdes Merah Putih agar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Pemerintah ingin koperasi mengambil peran utama dalam distribusi barang kebutuhan sehari-hari di tingkat lokal.

“Jadi saya pernah ketemu dengan yang punya retail modern yang sebelah sana, saya bilang setop bikin retail modern di desa, biarkan di desa itu si koperasi desa yang jualan retail barang-barangnya,” kata Ferry, Jumat, 20 Februari 2026.