Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa sumber biaya untuk misi besar ini tidak akan sepenuhnya membebani anggaran domestik, melainkan didukung oleh komitmen finansial kolektif dari berbagai negara dan sektor swasta yang tergabung dalam Board of Peace.
"Jadi nanti masalah keuangan sejauh ini itu seperti kemarin di Board of Peace itu juga ada beberapa yang komitmen untuk kontribusi baik private maupun negara, itu juga akan digunakan untuk menopang semua operasional," ungkap Sugiono dalam keterangannya di Washington DC, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23 Februari 2026.
Berdasarkan data terbaru, sejumlah negara telah menyatakan dukungan dana di luar kontribusi keanggotaan sebesar 1 miliar Dolar AS.
Setidaknya ada sembilan negara yang telah berkomitmen memberikan dukungan finansial masif, yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait. Total komitmen dari negara-negara tersebut dilaporkan mencapai angka 7 miliar dollar AS. Dana inilah yang nantinya akan digunakan untuk menyokong seluruh kebutuhan logistik dan operasional pasukan di lapangan.
Meski dukungan internasional mengalir deras, Sugiono tidak menampik bahwa Indonesia tetap memiliki tanggung jawab finansial sebagai negara pengirim. "Tapi kita juga sebagai pengirim pasukan ya pasti mengeluarkan biaya," jelasnya. Hal ini menunjukkan adanya pembagian beban (burden sharing) yang proporsional antara negara penyedia pasukan dan negara penyumbang dana.
Kepastian mengenai dukungan anggaran ini menjadi krusial, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pengiriman kelompok pendahulu (advance group) dalam waktu dekat.
"Mungkin, ya kelompok-kelompok advance, mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini," ujar Presiden Prabowo.
Dengan sokongan dana global yang kuat, Indonesia kini berada dalam posisi siap untuk menjalankan mandat perdamaian di Gaza sesuai target waktu yang telah direncanakan.
BERITA TERKAIT: