Pemerintah Didesak Turun Tangan Atasi Banjir di Jalan Tol

Diberitakan, banjir kembali menggenangi Tol Tangerang-Merak KM 50 hingga Sabtu malam, 24 Januari 2026. Kondisi tersebut mengakibatkan kemacetan panjang hingga 10 kilometer arah Merak dan mengganggu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

“Banjir di jalan tol ini sering terjadi dan seperti tidak pernah tuntas penanganannya. Padahal jalan tol dibangun dengan embel-embel tanpa hambatan. Faktanya, justru terhambat oleh banjir,” tegas Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, Minggu, 25 Januari 2026.

Ia menilai pemerintah pusat tidak bisa lagi bersikap pasif dan harus mengambil peran lebih kuat dalam mengawasi serta mengevaluasi kinerja seluruh badan usaha jalan tol, baik BUMN maupun swasta.

“Pemerintah harus mengintervensi. Semua pengelola tol, baik plat merah maupun swasta, perlu diingatkan untuk menjaga kualitas infrastruktur dan memastikan layanan tol berjalan optimal,” ujarnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa jika persoalan banjir di jalan tol terus dibiarkan, maka dampaknya akan semakin luas.

“Kalau terus-terusan tergenang banjir, yang dirugikan bukan hanya pengguna jalan tol, tetapi juga masyarakat luas. Distribusi barang terganggu, aktivitas ekonomi terhambat, dan kepercayaan publik terhadap layanan infrastruktur bisa menurun,” kata dia.

Komisi V DPR RI, lanjut Sudjatmiko, akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, perencanaan konstruksi, serta kesiapan pengelola tol dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem.