Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025. Dalam beleid tersebut, Purbaya secara khusus mengecualikan DJP dari ketentuan pembatasan organisasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada DJP sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2026,” bunyi aturan dalam pasal 1839A ayat (2), dikutip Selasa 6 Desember 2025.

Penerbitan aturan ini bertujuan untuk memperkuat DJP di tengah upaya reformasi perpajakan, khususnya dalam menjaga stabilitas dan optimalisasi penerapan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax.

“Untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan Coretax pada DJP dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu melakukan penataan organisasi,” demikian pertimbangan yang tercantum dalam PMK tersebut.

Adapun PMK Nomor 117 Tahun 2025 telah diundangkan dan resmi berlaku sejak 31 Desember 2025.