Komisi IX DPR Tekan Kemenkes Perkuat Layanan Kesehatan bagi Pengungsi Sumatera

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, menyusul memburuknya kondisi kesehatan para pengungsi.

“Kondisi di lapangan cukup memprihatinkan. Banyak pengungsi mulai sakit dan membutuhkan penanganan medis segera. Kami mengapresiasi langkah cepat Kemenkes yang sudah bergerak di lokasi bencana di Sumatera Barat dan segera menuju Aceh. Kami mendorong agar tim nakes ke wilayah terdampak lainnya diperkuat,” ujar Arzeti kepada wartawan, Jumat, 5 Desember 2025.

Menurut Arzeti, berbagai penyakit mulai muncul di lokasi pengungsian akibat lingkungan yang tidak higienis, keterbatasan air bersih, dan padatnya tempat tinggal sementara. Penyakit yang dilaporkan antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, penyakit kulit, demam, dan flu. Kondisi tersebut dinilai berbahaya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan di wilayah terdampak tidak mencukupi untuk menangani lonjakan pasien, sementara fasilitas kesehatan dan akses menuju lokasi masih terbatas. Karena itu, penguatan layanan medis dinilai mendesak.

Arzeti juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan obat-obatan esensial dan logistik medis di posko pengungsian. 

“Kami menerima laporan bahwa posko kekurangan obat diare, antibiotik, obat ISPA, vitamin, serta alat medis dasar seperti perban, masker, dan alat pemeriksaan. Ini harus segera dipenuhi,” ujarnya.

Ia menegaskan penanganan kesehatan pascabencana tidak boleh ditunda karena menyangkut nyawa manusia. 

“Diperlukan koordinasi cepat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan setempat. Kesehatan para pengungsi harus menjadi prioritas,” kata Legislator PKB itu.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis 4 Desember 2025, pukul 06.00 WIB, tercatat 780 korban meninggal, 564 orang hilang, dan 2.600 orang terluka. Sebanyak 50 kabupaten di Sumatera terdampak bencana dengan kerusakan luas pada fasilitas umum.