Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut penanggulangan kemiskinan tantangannya tidak hanya terletak pada besaran anggaran, namun juga pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan DTSEN digunakan sebagai satu-satunya rujukan dalam penyusun program sosial serta pemberdayaan masyarakat.
“Kita harus menjadikan DTSEN sebagai data-
driven policy. Seluruh kebijakan sosial pemerintah harus berbasis data yang sama, data yang telah diverifikasi dan data yang objektif,” kata Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 14 November 2025.
Agus Jabo menambahkan, DTSEN merupakan alat ukur keberpihakan negara terhadap masyarakat prasejahtera dan rentan. Kualitas data akan menentukan apakah pemerintah benar-benar adil dalam memberikan perlindungan sosial.
Dengan DTSEN, ketidaktepatsasaran bantuan sosial yang seringkali terjadi bisa diatasi. Data tunggal akan objektif dan akurat, sehingga program pemerintah tidak terfragmentasi lagi dan akan tepat sasaran.
“Dari data ini kita bisa melihat apakah kita sudah selayaknya berpihak kepada masyarakat kecil dan kelompok rentan,” katanya.
Agus Jabo juga mengapresiasi rapat koordinasi nasional yang baru saja digelar Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan daerah pada Kamis, 13 November 2025.
Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala merupakan kunci untuk menjaga relevansi dan keakuratan DTSEN. Data kesejahteraan sosial bergerak sangat dinamis, dipengaruhi faktor ekonomi, kesehatan, bencana, hingga perubahan sosial masyarakat.
BERITA TERKAIT: