Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti adanya laporan bahwa KUR seringkali diberikan berulang kali kepada nasabah lama yang sudah lancar membayar. Hal ini bertentangan dengan target pemerintah untuk menambah 2,5 juta penerima baru.
“Banyak aspirasi yang disampaikan bahwa yang menerima KUR biasanya sering berulang. Tidak jarang malah jumlah pinjamannya dinaikkan. Itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang dinilai lancar dan bagus dalam membayar cicilan,” ujar Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 8 November 2025.
Menurut Saleh, jika target 2,5 juta penerima tercapai, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat. Program KUR menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah. Namun demikian, ia mengakui bahwa distribusi dan penyaluran KUR bukan perkara mudah. Ada sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi calon penerima, termasuk kelengkapan proposal dan business plan.
“Masalahnya, para pengusaha UMKM ini tidak semua bisa memperbaiki dan menyesuaikan sesuai dengan apa yang diminta,” tuturnya.
Ia menegaskan, Kementerian UMKM harus berperan. "Perlu sosialisasi dan pembinaan. Bahkan jika perlu ikut membantu memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada,” imbuh Saleh.
Dari data Kemenko Bidang Perekonomian, target penyaluran KUR tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp300 triliun. Hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah realisasi yang sudah tersalurkan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 total KUR yang disalurkan mencapai Rp280,28 triliun, naik 7,8 persen dari target sebelumnya.
“Kalau ada dananya, masyarakat pasti bisa menyerap. Tinggal dibuat seleksi yang adil. Semua orang dibuka aksesnya untuk mendapatkan,” kata Saleh.
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu menekankan bahwa UMKM merupakan urat nadi perekonomian bangsa. Karena itu, pemerintah harus serius dalam penanganannya, terutama dalam hal penyediaan modal usaha.
“Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil dapat dirasakan melalui KUR ini. Ekonomi yang ditumbuhkan dari bidang ini sangat besar. Ada banyak lapangan pekerjaan yang tumbuh jika usaha mereka berhasil. Harus diseriusi dan diawasi dengan baik,” pungkasnya.
Komisi VII DPR RI meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjelang akhir tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan memastikan program modal usaha tersebut benar-benar menjangkau penerima baru yang membutuhkan. 
BERITA TERKAIT: