Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Masyarakat Ingin Program MBG Bisa Lebih Baik

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>

LAPORAN: AHMAD SATRYO

Senin, 13 Oktober 2025, 19:59 WIB

Masyarakat Ingin Program MBG Bisa Lebih Baik

Tenaga Ahli Utama Bakom RI Hariqo Wibawa di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Jalan Pattimura No. 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat dikritik publik lantaran tragedi keracunan disambut positif oleh Badan Komunikasi RI di masa setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

BERITA TERKAIT:

"Maka kalau ada orang mau mengatakan makan bergizi gratis, itu sebetulnya bukan dia benci sama program ini. Justru masyarakat sangat ingin program ini bisa lebih baik," ujar Tenaga Ahli Utama Bakom RI Hariqo Wibawa di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Jalan Pattimura No. 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 13 Oktober 2025.

Ia menjelaskan kritik yang disampaikan publik terhadap MBG yang sempat menimbulkan polemik, langsung dievaluasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dan sekarang melakukan banyak perbaikan dalam program Makan Bergizi Gratis. Ini betul-betul belum pernah ada. Jadi ibaratnya aplikasi yang ada di handphone kita itu, makin banyak kritik terhadap program makan bergizi gratis ini, makin sempurna dia," tuturnya.

Yang akan aneh, menurut Hariqo, apabila suatu program yang dilaksanakan pemerintahan justru tak disorot publik, sehingga terkesan baik-baik saja padahal ada masalah.

"Tetapi kalau kita diam-diam saja ya enggak akan sempurna. Nah ini ada terobosan baru. Sekarang ada upaya baru mendatangkan orang tua ke dapur-dapur itu," ucapnya.

"Langsung dilihat prosesnya. Setelah datang ke dapur, baru banyak orang tua yang percaya," demikian Hariqo menambahkan.

Turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi bertajuk "Pekan Prabowo-Gibran, Satu Tahun untuk Indonesia Raya" ini, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro; Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin; dan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso.