Ia menekankan saat ini Kemenhaj belum membuka proses rekrutmen petugas haji, karena masih dalam tahap konsolidasi dan alih tugas aparatur sipil negara (ASN) dari sejumlah kementerian dan lembaga.
"Soal loker macam-macam, yang petugas haji, ASN haji, itu tidak benar. Jadi, kalau ada yang mengatasnamakan kementerian haji, melakukan rekrutmen semacam itu hoaks, itu tidak benar," kata Dahnil, di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Selasa 30 September 2025. hoaks," kata Dahnil di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan hingga kini proses pengisian SDM di Kementerian Haji dan Umrah masih difokuskan pada pemindahan ASN dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, KPK, serta sejumlah institusi lainnya. Proses itu pun harus melalui seleksi dan penyaringan. Kemenhaj akan melibatkan Kejaksaan Agung untuk proses ini.
"Prosesnya sangat ketat. Kami bekerja sama dengan Kejaksaan dan juga KPK. Hari Jumat nanti, Pak Menteri akan ke KPK bertemu langsung dengan Ketua KPK untuk menyerahkan data-data dan membahas proses ini," kata Dahnil, menambahkan bahwa hal itu sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden Prabowo menginginkan di Kementerian Haji itu harus merekrut SDM yang bebas dari kasus-kasus korupsi, bebas dari karakter praktik manipulasi rente dan korupsi," kata Dahnil.
BERITA TERKAIT: