"Kejaksaan Agung akan membantu Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan proses screening dan tracking terkait dengan para calon pejabat di Kementerian Haji dan Umrah maupun para calon ASN yang akan bermigrasi dari Kementerian Agama," ujar Dahnil di Gedung Kemenhaj, Jakarta, Selasa 30 September 2025.
Menurut Dahnil, ada sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di sejumlah kementerian yang akan migrasi ke Kementerian Haji. Selain Kemenag, personel dari Kemenkes, Kejagung, hingga KPK juga akan pindah. Total SDM dari Kemenag berjumlah 400 orang, sementara dari Kemenkes sekitar 40 orang. Sisanya akan dilakukan pemetaan lanjutan agar mengisi pos-pos yang dibutuhkan.
"Kejagung melalui Jamintel akan melakukan tracking terhadap sekitar 400 nama calon pejabat maupun ASN di Kemenhaj," jelas Dahnil. Ia mengatakan, hal itu sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden Prabowo menginginkan di Kementerian Haji itu harus merekrut SDM yang bebas dari kasus-kasus korupsi, bebas dari karakter praktek manipulasi rente dan korupsi," kata Dahnil.
Dahnil juga menepis isu bahwa Kemenhaj membuka rekruitmen.
"Itu hoax. Kemenhaj masih fokus terkait pergeseran ASN ini," jelas Dahnil.
BERITA TERKAIT: