"Pada saat krusial itulah Polri berdiri di garis depan, membendung arus kekacauan, menjaga agar api kemarahan tidak membakar habis fondasi negara, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa kehilangan kendali," jelas Haidar, dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Senin, 29 September 2025.
Pengamat kebijakan public dan teknokrat dan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengatakan, tragedi demo ricuh kemarin menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia.
"Tragedi Agustus 2025 adalah salah satu ujian paling berat, di mana riak yang dipancarkan hampir berubah menjadi gelombang besar yang dapat mengguncang legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo," ucap Haidar. Ia berpandangan tak adil saat ribuan anggota Polri berjaga siang-malam, meninggalkan keluarga, menghadang provokator hingga mempertaruhkan nyawa, namun disapu bersih oleh satu narasi bahwa mereka gagal.
Di sisi lain, Haidar menilai wacana penempatan Polri dibawah kementerian bisa menimbulkan dampak tertentu, yang khawatirnya bisa digunakan sebagaibalat politik.
Ia merujuk pada sejarah sebelumnya, bahwa Polri yang dikungkung di bawah kementerian adalah Polri yang kehilangan independensinya, yang tidak lagi bisa berdiri tegak sebagai pengayom masyarakat, melainkan hanya menjadi kepanjangan tangan politik.
Untuk itu Haidar meminta publik harus membuka mata dan rasional dalam melihat keadaan.
BERITA TERKAIT: