Namun, tingkah laku para anggota DPR tidak bisa disamaratakan, apalagi dipandang tidak sesuai dengan para konstituennya.
Direktur Lembaga Kajian Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menyoroti apa yang terjadi dengan anggota DPR dari PDIP, Deddy Yevri Sitorus, yang juga didesak untuk dinonaktifkan. Padahal, yang bersangkutan terkena imbas potongan video di media sosial saat membahas masalah gaji DPR.
“Harus diingat, pernyataan Deddy Yevri Sitorus di sebuah stasiun televisi swasta itu disampaikan jauh sebelum aksi-aksi unjuk rasa besar. Video pernyataan Deddy ada yang sengaja memotongnya. Mirip dengan kasus pernyataan Ahok yang dipenggal sehingga menimbulkan misinformasi di masyarakat,” kata Ari, kepada wartawan, Rabu 3 September 2025.
Ari juga menegaskan, Deddy Yevri Sitorus tidak terlihat asyik berjoget usai pidato tahunan Presiden Prabowo di MPR beberapa waktu lalu. Namun, ia tetap mendapat serangan masif di media sosial.
“Yang terjadi justru pernyataannya dipotong dan dikaitkan dengan konteks yang berkembang saat ini,” ungkap Ari.
Lebih jauh, Ari menyebut sosok Deddy Yevri Sitorus sangat dikenal di dapilnya karena kepeduliannya.
“Saya sering menetap di Tarakan, Tanjung Selor, dan berkeliling ke pedalaman Kalimantan Utara. Bagi masyarakat Kecamatan Lumbis dan Krayan di Kabupaten Nunukan atau Kayan hingga Bahau Ulu di Kabupaten Malinau, bantuan dan kepedulian Deddy sangat jelas dirasakan," kata Ari.
“Di saat anak warga kesulitan menempuh pendidikan atau menghadapi kendala pengobatan di Sesayap Hilir hingga Betayau, pedalaman Kabupaten Tana Tidung, masyarakat sangat mengandalkan bantuan dari Deddy,” sambungnya.
Menurut Ari, sedikit anggota DPR yang tipikal seperti Deddy Yevri Sitorus.
“Pernyataannya kritis, mudah iba, dan rajin menolong orang tanpa pandang suku, agama, maupun golongan,” ujarnya.
Bahkan pada Pemilu Legislatif 2024, Deddy Yevri Sitorus mengungguli jauh raihan suara caleg Gerindra Immanuel Ebenezer di Dapil Kalimantan Utara.
"Masyarakat tidak terpukau oleh gaya kampanye jor-joran uang atau serbuan sembako, melainkan oleh kepedulian dan ketulusan Deddy di perbatasan dan daerah miskin Kaltara,” imbuhnya.
Ari menegaskan, keberadaannya di Kaltara tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik Deddy.
“Justru terkait dengan kepentingan pemerintah daerah yang kerap berseberangan dengan Deddy Yevri Sitorus,” pungkasnya.
Tindakan penonaktifan terhadap anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan Eko Patrio dipandang sebagai konsekuensi karena menyakiti hati masyarakat. 
BERITA TERKAIT: