Kongres X LMND Sah Digelar Oktober

Ketua EW-LMND NTB, Arif Haryadi menyatakan, pihaknya tidak terkait dengan kegiatan yang mengatasnamakan LMND dan digelar di Mataram pada 28–31 Agustus 2025, yang disebutnya inkonstitusional dan berafiliasi dengan partai politik tertentu.

“Kongres yang akan berlangsung di Mataram tidak merepresentasikan kepentingan gerakan mahasiswa karena mereka selalu mengidentifikasi diri bagian dari kelompok partai politik tertentu. Dalam beberapa kesempatan mereka selalu mengatakan bagian dari PRIMA,” kata Arif melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Senin 25 Agustus 2025.

Menurut Arif, Kongres X LMND pada Oktober mendatang akan membahas isu strategis meliputi geopolitik global, situasi ekonomi-politik nasional, kondisi pendidikan, perkembangan teknologi, tantangan demografi, hingga krisis biaya hidup.

Selanjutnya, dalam kongres juga akan merumuskan program, strategi, taktik organisasi, serta kepemimpinan LMND ke depan.

Selain menyoroti soal kongres, Arif menegaskan LMND NTB akan membawa isu pertambangan dalam forum nasional tersebut.

Ia menilai investasi pertambangan di NTB selama ini belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bahkan menimbulkan pencemaran lingkungan dan konflik sosial.

“Sejak ditemukan potensi pertambangan dan masuknya investasi, yang terjadi justru praktik buruk pertambangan. LMND NTB ingin mendorong lahirnya solusi terkait tata kelola pertambangan di NTB,” kata Arif.


Sebagai bagian dari persiapan menuju Kongres X, LMND NTB menggelar dialog publik dan temu alumni di beberapa daerah, mulai dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Timur hingga Mataram pada 24–26 Agustus 2025.

Diskusi tersebut membahas isu pertambangan, teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia yang akan menjadi rekomendasi dalam kongres.

Sebagai penutup, Arif menegaskan LMND tetap berada dalam garis kepemimpinan yang sah di bawah Ketua Umum Muh. Asrul dan Sekretaris Jenderal Goldy Herdiansyah.

“Sebagai organisasi gerakan, LMND akan terus menjaga independensi berpikir dan bertindak tanpa bisa didikte oleh kepentingan politik tertentu,” pungkas Arif.