Hal tersebut ditegaskan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin seuai menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu, 10 Agustus 2025.
"Kekayaan alam Indonesia ada di daerah-daerah. Ini bagian dari dukungan DPD terhadap Asta Cita Presiden Prabowo yang ingin memperkuat sistem pertahanan keamanan negara. Bagaimanapun negara ini harus dilindungi dengan militer yang kuat agar tidak dianggap sepele," tegas Sultan.
Menurut Sultan, konsep pertahanan rakyat semesta bukan hanya soal kesiapan militer, tetapi juga melibatkan keamanan sosial, kemandirian ekonomi, dan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh provinsi.
"Sebagai senator, tugas kami memastikan alokasi anggaran, infrastruktur pertahanan, dan pelatihan masyarakat merata di semua wilayah. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga mengapresiasi peresmian enam Kodam, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, 3 Komando Daerah Angkatan Udara, serta berbagai satuan baru.
"Kami di DPD akan memastikan setiap provinsi, kabupaten, dan kota mendapat perhatian adil dalam pembangunan infrastruktur pertahanan. Keamanan nasional dimulai dari keamanan daerah," tegasnya.
Sebagai putra daerah Bengkulu, Sultan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapan pertahanan di wilayah pesisir barat Sumatera, dan hal ini harus menjadi catatan Pangdam XXI/Raden Inten, Mayjen Kristomei Sianturi, di mana Kodamnya baru didirikan.
"Bengkulu adalah pintu gerbang Samudra Hindia. Posisi strategis ini harus diimbangi dengan kesiapan strategis. Saya ingin memastikan suara daerah didengar," lanjut Sultan.
Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015 ini lantas menyinggung semangat pertahanan rakyat semesta yang disampaikan Presiden Prabowo. Hal ini selaras dengan peran DPD sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kepentingan daerah.
"Kita bangsa yang tidak suka perang, tetapi juga tidak mau dijajah kembali. Presiden menegaskan, sejengkal tanah pun tidak boleh diganggu. Semua harus bersatu padu mempertahankan negara," pungkasnya.
DPD RI memastikan akan terus mengawal kebijakan pertahanan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Termasuk di dalamnya mengawal Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 
BERITA TERKAIT: