Hal ini disampaikan Senator Anya saat mengunjungi Pemkab Indramayu pada Jumat 8 Agustus 2025.
"Data menunjukkan hanya 7 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki kondisi fiskal sehat. Sisanya sangat bergantung pada dana transfer pusat," kata Anya.
Dalam kunjungannya, Anya menegaskan bahwa hal ini bagian dari ikhtiar belanja masalah untuk memahami langsung realitas di lapangan.
Kemandirian daerah, menurut Anya, hanya akan tercapai jika pemerintah pusat memahami tantangan spesifik yang dihadapi tiap kabupaten/kota.
“DPD RI bukan representasi partai, tetapi representasi daerah. Kami hadir untuk membawa suara Indramayu ke meja pengambilan kebijakan di pusat,” kata Anya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi dan fleksibilitas kebijakan bagi daerah yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi berbeda.
Kepala Kantor DPD RI Jabar, Herman Hermawan, menambahkan bahwa ketimpangan fiskal menjadi hambatan serius dalam pembangunan.
“Banyak daerah terjebak pada belanja pegawai di atas 30 persen, sementara PAD minim. Tanpa kebijakan afirmatif dan keadilan fiskal, kemandirian daerah hanya mimpi,” kata Herman.
Ia juga mendukung penuh pengembangan kawasan Rebana, Pelabuhan Patimban, dan BIJB Kertajati agar pertumbuhan ekonomi di utara Jawa Barat bisa dipercepat dan tidak tertinggal dari kawasan industri di Jawa Tengah.
Kedatangan Anya di Pemkab Indramayu disambut Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, jajaran Forkopimda, OPD, serta Dandim Kabupaten Indramayu.
BERITA TERKAIT: