Bogor Mendesak Dimekarkan

Demikian dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aanya Rina Casmayanti saat mengunjungi Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor, dikutip Rabu 13 Agustus 2025.

Aanya melihat potensi besar dari pemekaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menegaskan peran DPD RI sebagai jembatan politik yang dapat mempercepat proses di tingkat pusat.

"Saya sebagai Anggota DPD RI akan mengawal dan mendorong secara politik agar pembentukan Kabupaten Bogor Barat dan Timur bisa terealisasi," kata Aanya.

"Kami di DPD akan menjadi corong aspirasi ini di Senayan dan memastikan semua syarat yang sudah terpenuhi tidak terhenti di tengah jalan," sambungnya.

Aanya berjanji akan menyuarakan agar pemerintah pusat lebih bersinergi dengan pemerintah daerah sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung pada ekonomi dan tata kelola daerah.

Aanya memastikan kunjungannya di Kabupaten Bogor ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi merupakan babak baru dalam perjuangan panjang pemekaran wilayah.

"Ini adalah sinyal bahwa kolaborasi antara daerah dan pusat menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih merata dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat," kata Aanya.

Wakil Bupati Bogor, Ade Rohandi memaparkan, dengan luas wilayah 2,99 juta hektare dan populasi mencapai 6,03 juta jiwa, Kabupaten Bogor menghadapi beban pelayanan publik yang sangat berat.

"Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan jumlah penduduk 6 juta, isu utamanya adalah harus melakukan pemekaran," kata Ade Rohandi.

Perjuangan untuk memekarkan wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur telah dimulai sejak tahun 1990-an. Pemerintah Kabupaten Bogor bahkan telah mempersiapkan anggaran untuk membuat blue print pemekaran tersebut pada tahun 2025.

Menurut Ade Rohandi, pemekaran ini juga sejalan dengan program nasional dan dapat berkontribusi pada pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Di dua wilayah ini, harga tanah masih murah, sehingga cocok untuk program 3 juta rumah subsidi," kata Ade Rohandi.

Selain itu, pemekaran juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan. Saat ini, dari 40 kecamatan, masih banyak yang belum memiliki Koramil dan Polsek.

Dengan terbentuknya dua kabupaten baru, Ade Rohandi berharap infrastruktur keamanan dapat diperkuat, sehingga layanan keamanan untuk masyarakat dapat ditingkatkan.