Pengerahan Personel Pengamanan PSU Pilgub Papua Berlebihan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>
LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Kamis, 07 Agustus 2025, 21:16 WIB
Pengerahan Personel Pengamanan PSU Pilgub Papua Berlebihan
Ilustrasi pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024/RMOL
rmol news logo Lokataru Foundation menilai pengerahan personel pengamanan pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Papua berlebihan.

Koordinator Pemantau Pilkada Papua Lokataru Foundation, Hasnu Ibrahim menyampaikan hasil pemanatauannya tersebut, dalam keterangan tertulis kepada RMOL, pada Kamis 7 Agustus 2025.

"Pemantaun Lokataru tercatat terjadi pengerahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Linmas secara berlebihan menjelang PSU Pilkada Papua," ujar Hasnu.

Hasnu menyebutkan, Polda Papua mengerahkan 2.269 personel gabungan dari TNI, Polri, dan perlindungan masyarakat (Linmas) dengan dalih pengamanan PSU Pilgub Papua.

"Pengerahan alat negara secara berlebihan tersebut tentu dapat disalahgunakan atau diselewengkan di lapangan," kata Hasnu.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu mencatat, pengalaman Pilgub Papua terdahulu memberikan contoh dari penyelewengan pengerahan aparat keamanan.

"Di mana, Papua memiliki jejak kekerasan dan militerisme dalam banyak peristiwa. Hal tersebut, justru memperpanjang catatan buruk terhadap keberadaan TNI-Polri di tanah Papua," kata Hasnu.

Maka dari itu, Hasnu mendorong masyarakat pemilih di PSU Pilgub Papua agar tidak takut melaporkan dugaan pelanggaran apabila ditemukan saat pelaksanaan kemarin.

"Mengajak pemilih agar melaporkan setiap kecurangan dan pelanggaran dalam PSU Pilkada Papua kepada Bawaslu dan lembaga Pemantau Pemilu," demikian Hasnu. rmol news logo article




Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA