Eddy Soeparno:

Krisis Iklim Bukan Hoax, Tapi Nyata Ancaman untuk Ketahanan Nasional

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Kamis, 26 Februari 2026, 20:06 WIB
Krisis Iklim Bukan Hoax, Tapi Nyata Ancaman untuk Ketahanan Nasional
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)
rmol news logo Krisis iklim adalah realitas yang sedang dihadapi dunia dan Indonesia saat ini dan sama sekali bukan hoax seperti wacana global yang saat ini beredar. 

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat memberikan pidato kunci dalam rangkaian acara Diseminasi Penelitian dari CSIS bertajuk Lanskap Perubahan Iklim: Refleksi Kritis dan Relasi Pusat-Daerah. 

“Kita berada di tengah pusaran climate crisis yang disruptif, sama disruptifnya dengan revolusi AI, fragmentasi geopolitik, atau pandemi Covid-19 yang mengubah tatanan kehidupan global,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, 26 Februari 2026.

Menurut Eddy, suhu rata-rata global dalam dua tahun terakhir telah melampaui kenaikan 1,5°C dibanding era pra-industri. Di Indonesia, banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah menjadi pengingat bahwa krisis iklim sudah berada di depan pintu.

“Di saat yang sama bencana juga memberikan tekanan terhadap APBN, stabilitas pangan hingga kebutuhan anggaran fiskal yang besar. Krisis iklim adalah ancaman terhadap ketahanan nasional kita,” lanjut Eddy.  

Wakil Ketua Umum PAN ini menyoroti bahwa peningkatan emisi karbon dan gas rumah kaca dari sektor transportasi, pembangkitan listrik, industri, hingga rumah tangga telah memperburuk kualitas udara, bahkan menjadikan Jakarta beberapa kali sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia 

“Deforestasi dan degradasi lahan akibat alih fungsi hutan juga memperparah krisis ekologis karena mengurangi kemampuan alam menyerap karbon,” lanjutnya. 

Terakhir, Eddy mengingatkan bahwa upaya penanganan krisis iklim tidak akan berhasil jika dijalankan dalam sistem yang over regulated namun under coordinated.

“Kita membutuhkan orkestrasi kebijakan yang harmonis dengan policy clarity, policy consistency, dan policy coordination sebagai kunci untuk mencegah dampak krisis iklim,” pungkasnya.rmol news logo article
Konten iklan di bawah berasal dari platform DISQUS, tidak terkait dengan pembuatan konten ini

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA