Hal tersebut disampaikan juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto merespons polemik kesepakatan dagang baru yang menghapus hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital dengan AS.
"Keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra Iainnya terfokus pada data-data komersial, bukan untuk data personal dan data yang bersifat strategis," kata Haryo dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Rabu 23 Juli 2025.
Ia menjelaskan aturan transfer data itu akan mengacu pada ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang dan aturan terkait lainnya, dengan diawasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI
"
Leading Kementerian untuk hal ini adalah Kemenko Digi untuk teknis ketentuan data dan lainnya," kata Haryo.
Menkomdigi Meutya Hafid belum memberikan rincian lebih lanjut, namun ia mengatakan akan bertemu Menko Airlangga untuk melakukan koordinasi terkait kebijakan tersebut.
"Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian, saya belum tahu persis topiknya apa tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari (Airlangga) atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dulu," kata Meutya.
Sebelumnya dalam dokumen
joint statement yang dirilis Gedung Putih disebutkan bahwa Indonesia akan memberikan kepastian hukum terkait pemindahan data pribadi dari wilayah Indonesia ke AS.
“Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan AS sebagai negara yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia,” bunyi pernyataan tersebut.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, transfer data yang diberikan kepada Amerika Serikat (AS) merupakan data komersial, bukan data pribadi. 
BERITA TERKAIT: