Demikian dikatakan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Muhammad Rusdi dalam peringatan 77 tahun Nakba, juga dikenal sebagai Malapetaka Palestina, melalui keterangan tertulisnya, Kamis 15 Mei 2025.
Nakba merupakan peristiwa pembersihan etnis sistematis, pendudukan dengan kekerasan, dan pengusiran paksa sekitar 750.000 hingga satu juta orang Palestina, dari rumah dan Tanah Airnya.
"Kami Buruh Indonesia, Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja-Serikat Buruh, yang tergabung dalam Aliansi Buruh Indonesia Anti Perang dan Penjajahan, menggelar aksi untuk berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Palestina, dalam perjuangan berkelanjutan untuk keadilan, hak, pembebasan dan kemerdekaan sejati rakyat Palestina," ujar Rusdi.
Aliansi Buruh Indonesia mengutuk tindakan genosida, penjajahan, pendudukan ilegal zionis Israel, yang sedang berlangsung atas 78 persen tanah Palestina, dan kampanye militernya yang brutal di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, yang mengakibatkan tujuh juta warga Palestina di pengasingan hingga saat ini.
Selama lebih dari tujuh dekade, lanjutnya, kolonialisme zionis Israel telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya terhadap rakyat Palestina, termasuk penyitaan tanah, penghancuran rumah, kekerasan pemukim, pembunuhan, dan serangan militer.
"Termasuk pada hari-hari menjelang peringatan Nakba ini, kita menyaksikan bersama, pasukan Israel terus melancarkan serangkaian serangan ke Gaza, dan melakukan serangan militer paksa ke rumah-rumah Palestina di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur," kata Rusdi.
Ia menegaskan, kebiadaban zionis Israel ini harus segera dihentikan, karena telah menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dan Israel harus diseret ke pengadilan internasional, sebagai penjahat kemanusiaan dan perang.
"Kami menuntut imperialis Inggris dan Amerika Serikat (AS), yang memfasilitasi dan memungkinkan penindasan ini, berhenti mendukung dan mendanai pembantaian rakyat Palestina," kata Rusdi.
Aliansi Buruh Indonesia juga mengutuk, mengkritik dan menyayangkan atas sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai organisasi internasional, yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat seperti kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.
Namun, dalam menjalankan tugas ini, PBB sering kali mengalami kesulitan, ambigu, mandul, terutama dalam kasus Palestina.
"Kami turut menuntut dan mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk aktif membela rakyat dan bangsa Palestina, serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tujuan bangsa Indonesia, yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945," pungkas Rusdi.
BERITA TERKAIT: