Indonesia Harus Terus Perjuangkan Palestina Merdeka dan Tetap di BoP

Menurut Adidaya Institute, konflik ini tidak lagi sekadar episode keamanan regional, tetapi berpotensi menjadi katalis bagi pergeseran konfigurasi kekuatan global yang lebih luas. Mulai dari stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, hingga keseimbangan kekuatan dalam sistem multipolar yang sedang terbentuk.

“Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah,” ucap ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 8 Maret 2026. 

Merujuk hasil survei Adidaya yang dilakukan kepada 72 orang pakar nasional, isu Palestina Merdeka memang memiliki bobot strategis yang tertinggi, sekitar 23 persen. Dengan demikian, isu Palestina Merdeka ini memang menjadi sumber legitimasi moral dan politik bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk menentukan posisi dalam eskalasi dunia internasional. 

“Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa isu Palestina Merdeka memperoleh bobot strategis tertinggi, sekitar 23 persen, yang menempatkannya sebagai Anchor utama dalam struktur kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto. Temuan ini memiliki implikasi geopolitik yang penting. Palestina bukan hanya isu solidaritas kemanusiaan, melainkan sumber legitimasi normatif yang menentukan kredibilitas posisi Indonesia dalam sistem internasional,” jelas dia. 

Namun demikian, Adidaya Institute menilai Indonesia memang memiliki peluang unik untuk memainkan peran sebagai swing state diplomasi global. Sebagai negara dengan Sejarah anti-kolonial, tradisi politik luar negeri yang bebas aktif serta hubungan yang relatif seimbang dengan berbagai blok kekuatan global, Indonesia memiliki ruang untuk menjadi aktor penyeimbang dalam arsitektur perdamaian internasional.

Dalam konteks ini, salah satu isu paling mengundang polemik yakni keterlibatan Indonesia dalam konfigurasi diplomasi Board of Peace (BoP). Sejumlah kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan banyak menyampaikan masukan serta kritikan mengenai manfaat strategis dari konfigurasi BoP tersebut bagi kepentingan nasional Indonesia.

“Keputusan pemerintah untuk tetap berada dalam BoP patut dipahami sebagai langkah strategis, bukan sekadar pilihan politik jangka pendek. Partisipasi ini justru sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia harus aktif berperan dalam menciptakan ketertiban dunia. Namun kami juga mencermati bahwa eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan internasional terhadap efektivitas arsitektur BoP dalam membangun perdamaian dan rekonstruksi Palestina,” tutur Bram.

Karena itu, Adidaya Institute menilai pemerintah memang perlu melakukan kalibrasi atau perhitungan geopolitik secara cepat terhadap setiap konfigurasi strategis yang mempengaruhi kepentingan Indonesia. 

Apabila dalam proses evaluasi tersebut pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap posisi Indonesia dalam konfigurasi BoP, maka langkah tersebut perlu dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga hubungan diplomatik yang konstruktif dengan Amerika Serikat.

"Pemerintah tentu tidak perlu terburu-buru mengambil langkah keluar dari (BoP). Di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, justru diperlukan sikap yang tenang, rasional, dan strategis. Kehadiran Indonesia dalam BoP harus dilihat sebagai peluang diplomatik yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan perdamaian dunia,” ungkap dia. 

Bram menjelaskan selama puluhan tahun, wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza selalu terbentur pada berbagai hambatan politik internasional. Namun melalui mekanisme BoP, untuk pertama kalinya terbuka peluang yang lebih realistis bagi Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam misi perdamaian di kawasan tersebut.

Sebaliknya, jika kepercayaan terhadap BoP kian melemah akibat eskalasi konflik yang dimainkan Amerika dan Israel, maka keputusan untuk mengkalibrasi keputusan keanggotaan dalam BoP. 

Tentu, keputusan tersebut tetap harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang memiliki dimensi strategis yang luas. Termasuk dalam bidang perdagangan, investasi, teknologi, serta stabilitas ekonomi domestik.

“Jika kepercayaan terhadap Board of Peace terus melemah akibat eskalasi konflik, maka pemerintah perlu melakukan kalibrasi strategis. Tetapi kalibrasi itu harus tetap menjaga hubungan diplomatik yang positif dengan Amerika Serikat karena kepentingan geoekonomi Indonesia juga besar,” pungkasnya.