Komisi I DPR Beri Peringatan Serius soal Insiden Ledakan Garut

Pasalnya, 13 orang dari unsur sipil dan militer dikabarkan tewas akibat insiden ini. 

Amelia menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menekankan pentingnya kehadiran nyata dari pemerintah dalam membantu para korban dan keluarga yang terdampak.

“Pemerintah harus hadir secara konkret membantu para korban dan keluarga yang terdampak. Tragedi seperti ini merupakan peringatan serius bahwa pengelolaan amunisi terutama yang sudah kedaluwarsa memerlukan standar keselamatan dan disiplin operasi yang maksimal,” ujar Amelia kepada RMOL, Senin 12 Mei 2025. 

Ia menyayangkan kejadian serupa terus berulang dan kembali memakan korban jiwa, baik dari kalangan militer maupun warga sipil. 

Politikus Nasdem ini mengingatkan bahwa ledakan besar akibat gudang amunisi juga pernah terjadi di Cilandak pada 1984, yang menewaskan belasan orang.

Atas dasar itu, Amelia meminta TNI untuk memperketat pengawasan terhadap gudang amunisi, terutama yang berada di dekat kawasan pemukiman. 

Proses pemusnahan amunisi kadaluarsa harus dilakukan dengan pengamanan maksimal dan di lokasi yang benar-benar steril dari aktivitas masyarakat.

“Kami juga menekankan agar masyarakat tidak dibiarkan mengakses sisa-sisa selongsong amunisi, karena praktik ini sangat membahayakan dan bisa memicu ledakan susulan, sebagaimana diduga terjadi dalam peristiwa Garut,” tegas Amelia.

Lebih lanjut, Amelia pun mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain; merelokasi dan mendesain ulang gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan perubahan tata ruang dan kepadatan penduduk; memperbarui standar keamanan dalam proses disposal amunisi secara nasional.

“Menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal,” tegas Legislator Nasdem ini. 

Amelia juga menyampaikan pentingnya investigasi menyeluruh dan independen atas insiden ini, serta memastikan semua rekomendasi hasil investigasi dijalankan secara serius.

“Ke depan, dalam setiap rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat,” pungkasnya.