Respons Prabowo atas Pemakzulan Gibran Wujud Indonesia Bukan Negara Fasis

Pengamat politik Adi Prayitno memandang, pemerintah telah menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan publik.

“Istana (memang) harus menampakkan wajah negarawan. Ini bukan negara fasis yang kalau ada isu dari masyarakat langsung ditolak," ujar Adi seperti dikutip redaksi melalui tayangan YouTube-nya, Minggu, 4 Mei 2025.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut, negara demokratis seperti Indonesia memang harus memberi ruang kepada masyarakat menyampaikan pandangan.

Sejauh ini, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto sudah menunjukkan ruang komunikasi itu ada dan terbuka lebar.

Soal desakan pergantian Wakil Presiden, kata Adi, adalah murni sebagai bentuk aspirasi publik yang sah dalam sistem demokrasi. 

“Ini omongan masyarakat yang disebut political opportunity. Itu adalah kesempatan politik yang dimanfaatkan oleh setiap orang, setiap individu, setiap masyarakat untuk ngomong apa pun, kecuali negara kita tidak demokratis," pungkasnya.

Pemerintah melalui Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyatakan akan mengkaji lebih dalam 8 poin aspirasi senior purnawirawan TNI, termasuk usulan pencopotan Gibran.

Presiden Prabowo melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto juga sudah bersikap pada Kamis, 24 April 2025.

“Presiden menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu (tuntutan Forum Purnawirawan TNI). Kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Wiranto.