Program Kementerian Sosial ini pun disambut baik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sebab Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga asrama bagi para siswa.
"Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini," ujar Dedi, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis 13 Maret 2025.
Adapun Sekolah Rakyat ini akan dibangun bertahap, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan lokasi yang tersebar secara proporsional di berbagai kabupaten dan kota di Jabar.
Setiap sekolah diproyeksikan menampung 300 hingga 500 siswa, dengan kurikulum yang selaras dengan standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dedi Mulyadi mengusulkan, Sekolah Rakyat menerapkan aturan masuk lebih pagi, seperti yang sedang dirancang Pemprov Jabar, supaya selaras dengan kebijakan daerah.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan disiplin siswa dan mengurangi kebiasaan nongkrong hingga larut malam, yang sering kali berujung pada kenakalan remaja seperti tawuran dan kebut-kebutan.
"Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam," terangnya.
Sementara itu Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, kementeriannya sedang aktif berkoordinasi dengan bupati dan walikota di Jabar untuk mengidentifikasi lahan yang bisa dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.
"Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaAllah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini," kata Gus Ipul.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah, yang datanya akan diverifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah tersebut mengusung konsep asrama, namun tetap memungkinkan orang tua untuk mengunjungi anak-anak mereka, terutama bagi siswa SD.
"Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara," tutup Gus Ipul.
BERITA TERKAIT: