Dengan demikian, pasangan Elvis Tabuni-Naftali dipastikan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Puncak periode 2024-2029.
Majelis Hakim MK yang dipimpin Suhartoyo menolak seluruh gugatan dalam perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025.
“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tegas Suhartoyo dalam sidang di Ruang Pleno MK, Senin, 24 Februari 2025.
Kuasa Hukum KPU Kabupaten Puncak, Pieter Ell, menyambut baik putusan tersebut. Ia menilai putusan MK sudah sejalan dengan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.
“Hakim MK tentu telah melakukan validasi dan verifikasi dengan cermat. Putusan ini membuktikan bahwa KPUD Puncak telah menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai aturan,” ujar Pieter dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025.
Ia juga menegaskan bahwa putusan MK bersifat final and binding sehingga tidak ada ruang untuk upaya hukum lanjutan.
Sebagai pengacara langganan KPU dalam sengketa Pilkada di MK, Pieter Ell dan tim hukumnya dari Kantor Advokat Pieter Ell and Associates dikenal memiliki kapasitas dalam menangani perkara pemilu.
“Menangani sengketa pemilu bukan perkara mudah. Tantangannya beragam, tapi kami selalu berkomitmen menyelesaikan tugas ini dengan baik,” kata Pieter.
Putusan MK atas Pilkada Puncak ini menjadi catatan penting bagi Pieter Ell. Ini adalah kali ketiga ia sukses mengawal pemenang Pilkada Puncak yang sebelumnya menghantarkan Wilem Wandik menjadi Bupati selama dua periode, 2013-2018 dan 2018-2024.
Kini, di Pilkada 2024, Pieter kembali mengantarkan Elvis Tabuni-Naftali sebagai kepala daerah terpilih.
“Intinya, KPUD Puncak sudah membuktikan profesionalismenya dalam mengawal Pilkada. Putusan MK ini adalah bentuk pengakuan atas kerja keras mereka,” tutup Pieter.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak yang diajukan pasangan calon nomor urut 4, Peniel Waker-Saulinus Murib. 
BERITA TERKAIT: