Hal tersebut diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sidang Pembacaan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2024, di Ruang Sidang Utama MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2024.
"Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum atau KPU Boven Digoel) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024," ujar Ketua MK RI, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan.
Perintah PSU yang dikeluarkan MK atas perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut, dilatarbelakangi permasalahan pencalonan Petrus Ricolombus Omba yang ditetapkan KPU setempat sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3.
Status pencalonan Petrus Omba disoal Pasangan Calon Nomor Urut 4, Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob, sebagai Pemohon perkara, karena pernah tersangkut kasus pidana saat berstatus militer aktif, sehingga dipecat dari institusi TNI.
Atas fakta tersebut Petrus Omba yang berpasangan dengan Marlinus sebagai calon wakil bupati dinyatakan tidak absah sebagai pasangan calon pada Pilbup Boven Digoel, meskipun hasil penghitungan dan rekapitulasi suara menyatakan pasangan ini sebagai pemenang atau peraih suara terbanyak pertama.
"Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024," ucap Suhartoyo membacakan amar putusan poin pertama.
"Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petrus Ricolombus Omba) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024," sambungnya.
Selain itu, Suhartoyo juga menyatakan batal atas Surat Keputusan KPU Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, per tanggal 22 September 2024.
"Dan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 288 Tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2024, tanggal 23 September 2024," tuturnya.
Oleh karena itu, MK memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Boven Digoel untuk melaksanakan PSU tanpa menyertakan Petrus Omba sebagai peserta pemilihan.
"Memerintahkan Termohon (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024," katanya.
"Dan yang diikuti oleh Athansius Koknak-H. Basri Muhamadiah, Yakob Waremba-Suharto, Hengki Yaluwo-Melkior Okaibob, dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 3, tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba," tambahnya.
Lanjut Suhartoyo, pelaksanaan PSU yang masih bisa diikuti oleh Martinuis yang merupakan cawagub Petrus Omba itu, harus dilakukan dalam tenggat waktu 180 hari atau sekitar 6 bulan sejak putusan MK ini dibacakan.
"Dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi," demikian Suhartoyo.
BERITA TERKAIT: