“Kenapa kebijakan ini diminta dibatalkan di saat sudah mau diimplementasikan? Apakah pada saat pembahasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hal ini tidak terpikirkan?” kata Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember 2024.
Saleh menegaskan bahwa berpolitik itu seharusnya konsisten. Jika dulu mendukung maka keputusan itu mestinya juga selaras dengan sikap awalnya.
“Kalau ada yang dinilai perlu diperbaiki, silakan ajak para pihak untuk mendiskusikannya. Cari solusi terbaik untuk kepentingan rakyat,” kata Wakil Ketua Umum PAN ini.
Saleh berpandangan bahwa PDIP agaknya ini tidak mau terlibat lagi dengan keputusan PPN 12 persen. Itu sebabnya, partai berlambang banteng moncong putih itu akhirnya mengkritik dan menolak.
“Ada kesan mencari simpati dan citra positif dari masyarakat. Padahal, kebijakan ini dulu didukung. Bahkan, sudah diatur timeline untuk implementasinya. Nah, waktunya sudah tiba. Sebagai sebuah ketentuan UU, itu harus dilaksanakan. Presiden kan disumpah untuk menjalankan seluruh aturan per-UU,” tuturnya.
"Kalau mau dibatalkan atau ditunda, UU-nya harus direvisi. Atau, bisa juga melalui judicial review ke MK. Silakan hakim yang menilai,” imbuh Saleh.
Lebih jauh, Saleh menyatakan bahwa Fraksi PAN sebetulnya merasa berat dengan kebijakan tersebut. Tetapi sebagai bentuk ketaatan pada ketentuan UU negara, maka fraksi PAN tetap mendukung.
“Sembari dengan itu, dicari jalan yang dapat meringankan masyarakat. Dalam konteks ini, PDI Perjuangan diminta untuk ikut aturan yang ada. Jangan menimbulkan kesan mau benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Sikap seperti itu tidak baik dalam kehidupan sosial politik kita. Kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan politik. Apapun keputusan politik yang diambil secara demokratis harus dihormati dan dijunjung tinggi,” katanya.
"Kalau PDI Perjuangan berada pada posisi oposisi memang selalu begitu. Mereka tahan untuk mengkritik, bahkan sesuatu yang dulu adalah kebijakan mereka,” demikian Saleh.
Pemberlakuan PPN 12 persen pada 1 Januari 2024 semestinya tidak membuat pihak manapun saling menyalahkan. Apalagi, Fraksi PDIP yang sedari awal mendukung kebijakan tersebut malah sekarang paling kritis dan meminta dibatalkan. 
_RMOL.jpg)
BERITA TERKAIT: