PPATK Belum Siap, Baleg Tunda Rapat Pembahasan RUU Perampasan Aset

Pimpinan Badan Legislasi DPR, Martin Manurung mengatakan, Baleg sebelumnya telah menerima surat dari deputi bidang strategi dan kerjasama PPATK pada 26 November 2024 ihwal permohonan audiensi usulan RUU Perampasan Aset.

"Pada intinya mengajukan permohonan audiensi mengenai usulan RUU Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana atau RUU Perampasan Aset," kata Martin Manurung membuka rapat di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu, 4 Desember 2024.

Pimpinan DPR RI pun telah menindaklanjuti permohonan PPATK itu. Dan menjadwalkan untuk menggelar rapat kerja bersama PPATK pada hari ini.

Namun, Martin menambahkan, PPATK ternyata belum siap dengan paparannya. Sehingga rapat dengan agenda pembahasan RUU Perampasan Aset itu harus ditunda.

"Kami menerima informasi secara lisan beberapa saat yang lalu, bahwa dari pihak PPATK perlu adanya penyempurnaan materi paparan dalam pleno ini," jelas Martin. 

"Sehingga pimpinan tadi sudah memutuskan melalui rapat pimpinan, agar rapat ini ditunda sampai dengan adanya surat kemudian dari PPATK hingga mereka siap untuk menyampaikan paparan di tengah pleno baleg," demikian Martin Manurung.