"Kehadiran Muriyanto Amin dalam kegiatan politik Bobby Nasution sangat disayangkan, mengingat beliau adalah ASN sekaligus Rektor USU. Aturan UU ASN jelas melarang keterlibatan ASN dalam kontestasi politik. Netralitas ASN adalah perintah undang-undang, dan saya berharap Muriyanto menghormati itu agar tidak menjadi preseden buruk ke depannya," ujar salah seorang inisiator Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (FAHMI) Sumatera Utara, Taufik Umar Dani Harahap, dilansir
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOLSumut, Rabu, 20 November 2024.
Taufik Umar Dani meminta Muriyanto untuk bersikap objektif dan tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pusaran politik yang semakin memanas menjelang Pilgub Sumut. Selaku sosok dari kalangan akademis kampus Muriyanto seharusnya dapat menjadi penyeimbang dalam situasi politik yang memuncak jelang hari pencoblosan Pilgub Sumut.
"Sebagai seorang akademisi dan intelektual, Muriyanto seharusnya bisa menjaga posisinya sebagai penyeimbang dan bagian yang ikut menurunkan tensi politik. Jika memang ingin terlibat dalam politik praktis, lebih baik mundur dari jabatannya sebagai Rektor USU dan keluar dari ASN. Itu langkah yang lebih elegan dan akan lebih menghormati prinsip-prinsip demokrasi," tegas Taufik.
Beberapa waktu belakangan ini, kritik terhadap Muriyanto semakin meluas setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang mendesak Rektor USU tersebut untuk tidak terlibat dalam kontestasi Pilkada Sumut. Video berdurasi 1,80 detik itu diunggah oleh tim hukum pasangan calon Gubernur Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, yang mengingatkan Muriyanto agar tidak ikut campur dalam politik Pilkada Sumut.
"Kami mengingatkan Prof Muriyanto Amin sebagai Rektor USU agar tidak ikut campur dalam Pilkada Sumut. Jika tidak ada klarifikasi dalam waktu 3x24 jam, kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum," tegas Yance, perwakilan tim hukum pasangan Edy Hasan.
BERITA TERKAIT: