Organisasi ini berharap pemerintahan baru dapat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
Peningkatan kualitas hidup petani menjadi krusial untuk memastikan ketahanan pangan nasional dan menjaga pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan.
Hal tersebut diutarakan Ketua Kompartemen Kelembagaan Petani, Tunjung Budi Utomo menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam memperbaiki harga komoditas, akses pembiayaan, serta bantuan teknologi.
“Kami berharap presiden terpilih dan para menteri kabinetnya memahami kondisi petani dan segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan mereka. Petani Indonesia tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga tindakan nyata,” ungkap Tanjung dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat, 18 Oktober 2024.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan Petani adalah alih fungsi lahan sawah yang terus meningkat.
“Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa pada 2013-2019, sekitar lebih dari 200.000 hektare lahan sawah telah beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa alih fungsi lahan pertanian juga terus meningkat, dengan 110.000 hektare lahan sawah produktif beralih fungsi setiap tahunnya. Kondisi ini dianggap merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui regulasi ketat serta insentif bagi petani untuk tetap bertahan di sektor ini. Selain itu, baginya diperlukan langkah serius dalam memperbaiki irigasi dan infrastruktur pertanian agar produktivitas lahan dapat meningkat.
“Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas, Indonesia akan menghadapi risiko penurunan produksi beras yang signifikan, mengingat semakin banyaknya lahan sawah yang hilang akibat alih fungsi lahan tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti masalah distribusi hasil pertanian yang memerlukan perhatian pemerintah.
“Sistem distribusi yang lebih efisien dapat meningkatkan pendapatan petani dan memudahkan akses masyarakat terhadap produk pangan lokal. Menurut data BPS, harga gabah sering kali jatuh saat panen raya karena kurangnya infrastruktur penunjang distribusi, mengakibatkan pendapatan petani tertekan,” sesalnya.
Klaimnya, para Petani berharap pemerintah baru dapat membawa perubahan signifikan bagi sektor pertanian.
“Kami harapkan ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ke depan, kebijakannya diharapkan tidak hanya demi kesejahteraan petani tetapi juga untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Persaudaraan Tani Nelayan Indonesia (Petani) menyuarakan harapan besar kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan jajaran menteri kabinet yang akan segera dilantik. 
BERITA TERKAIT: