Pakar Hukum Apresiasi Prabowo yang Wanti-wanti Parpol Koalisi Soal APBN dan APBD

Gurubesar Hukum UIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto mengatakan, warning yang disampaikan langsung oleh Prabowo tersebut merupakan ketegasan yang ingin disampaikan kepada publik dan para politisi yang akan diangkat menjadi menteri dalam zaken kabinet mendatang. 

Menurutnya, penegasan untuk tidak main-main dan menyalahgunakan APBN dan APBD membuat ketar-ketir para politisi, termasuk para calon menteri dalam kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran. 

“Pidato politik Prabowo merupakan stressing rekam jejak personal sebelum terlantik sebagai menteri dari kalangan politisi dan profesional,” kata Prof Sugianto, dikutip RMOLJabar, Senin (14/10). 

Prof Sugianto menambahkan, publik berharap susunan zaken kabinet bisa diisi 70 persen dari unsur parpol pengusung pemerintahan dan 30 persen unsur nonparpol, walaupun dalam menyusun kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Para pembantu presiden atau menteri dalam kabinet nanti haruslah seorang negarawan yang selalu berpijak untuk membangun bangsa dan negara berkolaborasi bersama DPR dan DPD,” paparnya. 

Pakar Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah tersebut menilai apa yang diinginkan Prabowo selama prosesnya benar dan baik dalam membangun bangsa dan negara dengan mengutamakan kebersamaan di setiap level pemerintahan harus didukung semua komponen bangsa. 

“Tidak utak-atik APBN dan APBD merupakan kepentingan rakyat, artinya tidak ada lagi yang main proyek, titip proyek dan sebagainya yang dibebankan pada APBN maupun APBD,” tandasnya.