Jangan sampai, uang tunjangan itu jadi ladang atau celah praktik korupsi. Terlebih, kebijakan itu bakal berlaku di awal pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Yang pasti partai pendukung Prabowo di DPR harus memperjuangkan, harus dibuka kenapa harus diganti jadi tunjangan?" kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto kepada
RMOL pada Sabtu, 12 Oktober 2024.
Jangan sampai, lanjut Hari pergantian rumah dinas DPR jadi beban Prabowo dengan citra pemerintah dinilai tidak bisa mengurus asetnya.
Maka dari itu, Hari meminta DPR terutama parpol pendukung Prabowo untuk satu suara mengawal dan terbuka dengan publik soal pergantian rumah dinas menjadi dana tunjangan.
"Jadi jangan sampai ini jadi beban Prabowo, berarti Jokowi enggak mampu merawat aset-aset yang ada," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: