Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana menyampaikan konklusinya tersebut saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bertajuk "Proyek Swasta Jadi PSN: Rakyat Vs Oligarki", di Hotel Kaisar, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).
Dia memaparkan, kebijakan pemerintahan Jokowi tak lagi memperhatikan rakyat dalam mengelola wilayah negara, karena terdapat contoh konkret proyek swasta seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 justru masuk ke dalam PSN yang bakal didukung penuh oleh pemerintah.
"Pasti ini banyak yang dilanggar, melanggar keadilan, kemanusiaan, termasuk melanggar aturan-aturan yang berlaku," ujar Gde Siriana.
Kandidat doktoral politik Universitas Padjajaran (Unpad) itu menuturkan, kondisi rezim hari ini seperti penelitian disertasi yang dia lakukan mengenai relasi oligarki dan penguasa.
"Dalam kurun waktu tertentu terkadang pemerintah yang mengendalikan oligarch, tapi di waktu lain bisa sebaliknya. Ini sebenarnya kepentingan untuk bertahan," tutur Gde Siriana.
"Di satu sisi
oligarch menjaga kekayaannya, atau bahkan menambah kekayaannya. Kalau politisi ya mempertahankan kekuasaannya atau memperlebar kekuasaannya," sambungnya.
Namun pada rezim Jokowi sekarang ini, Gde Siriana mendapati berkelindannya penguasa dengan oligarki sudah terlampau parah, karena mengangkangi instrumen hukum sebagai alat untuk menggapai tujuannya.
Dia mendapati, bukan hanya melalui pembentukan regulasi yang menguntungkan kepentingan mereka, tapi juga melibatkan aparat keamanan sebagai pengaman teknis dari pelaksanaan kebijakan yang mereka buat.
"Tahun 2021 ada pernyataan Jokowi bahwa semua kapolda menjadi penjaga investasi. Ini saya kira sikap politik Jokowi terhadap pembangunan kita yang memang merupakan rezim infrastruktur atau pro investor dari pembangunan-pembangunan yang sebenarnya mementingkan
oligarch," jelasnya.
"Akhirnya swasta punya
privilege (hak istimewa) penuh, apalagi kalau dia dikawal aparat," demikian Gde Siriana menambahkan.
Proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 109/2020, dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 
BERITA TERKAIT: