Dari jadwal yang diterima redaksi, massa akan menggelar aksi pada pukul 13.00 WIB di dua lokasi di kantor KPU Jakarta di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat dan Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Nampaknya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi, Rafi Maulana bersama massa aksi hanya menggelar aksi di kantor KPU.
Hal ini diperkuat saat redaksi menyambangi lokasi Mabes Polri yang biasa dijadikan tempat aksi. Massa aksi tampak belum hadir hingga pukul 14.30 WIB.
Sementara itu, Rafi saat dihubungi memastikan massa aksi kembali ke rumah masing-masing usai menggelar unjuk rasa di KPU.
"Karena mengingat waktu juga sudah sore dan perjalanan macet juga kan, jadi balik kanan (pulang)," Kata Rafi kepada
RMOL. Sebelumnya, dia menduga Dharma telah mencatut nama-nama dan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) warga DKI Jakarta.
"Intinya masyarakat DKI menginformasikan ke saya bahwa KTP nya dicatut tanpa seizin pemilik KTP. Kurang lebih ada puluhan orang (yang melapor)," ujar Rafi di sela-sela aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Dia menjelaskan, puluhan warga DKI Jakarta yang melapor ke pihaknya merasa namanya dicatut dalam daftar data pendukung Dharma-Kun, untuk lolos verifikasi faktual sebagai bapaslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024.
"Kita meminta KPU DKI bertindak tegas dan membatalkan pencalonan Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur DKI, dan juga kita meminta Mabes Polri mengusut kasus ini," katanya menyampaikan tuntutan.
Massa aksi dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi nampaknya batal menggelar aksi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Senin (19/8). 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: