Demikian disampaikan analis politik Ray Rangkuti kepada
Kantor Berita Politik RMOL dan Ekonomi, Minggu (11/8).
"Fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024 adalah lanjutan kemerosotan demokrasi di era kepemimpinan Jokowi," tegas Ray Rangkuti.
Menurutnya, kepemimpinan Jokowi sudah dianggap jeblok setelah munculnya kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden.
Belum lagi perilaku Jokowi yang bagi-bagi bansos hingga dugaan ketidaknetralan aparat dalam pilpres dan pilkada.
Rentetan kebijakan kontroversi era kepemimpinan Jokowi ini juga merembet ke Pilkada Jakarta. Di mana ada indikasi paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus akan melawan kotak kosong.
"Sebelumnya (kotak kosong) hanya ada di kabupaten/kota. Kini mulai merambah sampai ke provinsi. Diduga sekitar 5 atau 4 provinsi potensial paslon versus kotak kosong," sambungnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: