Pertemuan Elite Gerindra-HRS Dicurigai terkait Pilkada Jakarta

Pertemuan ini dibagikan Dasco melalui akun Instagram miliknya, Minggu (8/4). Dasco menyebut pertemuan ini sebagai silaturahmi kebangsaan dan bukan membahas soal perpolitikan.

Pertemuan ini pun menarik perhatian pengamat politik Refly Harun. Lewat kanal YouTube pribadinya, sosok yang akrab disapa RH itu memberikan analisisnya.

"Tidak ada pertemuan yang orang politik (lakukan), yang kemudian tiba-tiba ngomongin kemaslahatan umat. Itu namanya bulshit, omong kosong ya," kata Refly sambil tertawa.

Pakar Hukum Tata Negara itu pun menggali motif dari pertemuan tersebut. Refly mempertanyakan ada kepentingan apa di balik pertemuan tersebut. Dia pun menduga ada hubungannya dengan kontestasi Pilkada Jakarta.

"Kepentingan Gerindra di depan mata itu membentuk KIM (Koalisi Indonesia Maju) plus. Kalau kepentingan membentuk kabinet itu nggak ada," kata Refly.

"Yang punya potensi untuk menggerakkan massa di Jakarta adalah HRS, seandainya Anies dijegal (jadi Cagub DKI) dan lain sebagainya. makanya perlu dijinakkan dulu," sambungnya.

Refly lantas menyinggung Gerindra mempunyai hubungan historis dengan HRS di mana pada tahun 2019 lalu, di mana Habib Rizieq memberikan endorsment kepada Prabowo Subianto di Pilpres. Namun di Pilpres 2024, endorsment itu diberikan ke Anies Baswedan. 

Setelah Prabowo menang dan Anies menyatakan akan kembali berlaga di Pilkada Jakarta, Refly melihat ada upaya dari Gerindra untuk menjegal langkah Anies. 

Prabowo memang akan dilantik sebagai Presiden terpilih pada Oktober 2024 dan Pilkada digelar November mendatang. Namun pendaftaran bakal cagub akan dilakukan 27 Agustus ini.

"Jadi kepentingannya tidak lain adalah (pendaftaran) Pilkada Jakarta 27 Agustus. Sekarang pertanyaannya siapa akan memanfaatkan siapa?" ungkap Refly.

Sementara Refly menduga kepentingan Habib Rizieq menyambut pertemuan ini adalah agar peristiwa KM 50 diusut tuntas. Tentunya ini juga akan menjadi pertaruhan apakah pemerintahan Prabowo dapat dipercaya atau tidak.

"Tenyata nanti misalnya tidak ada kemarahan saat Anies dijegal karena 212 tidak muncul kekuatannya, tetapi KM 50 tidak kunjung dibentuk tim investigasinya, maka artinya yang tertipu HRS dan FPI," tegas Refly.

"Tapi seandainya KM 50 diminta pembentukan diawal yaitu segera Prabowo dilantik, itu jauh lebih clear. Maka tanggal 27 November ketika pilkada barangkali konstelasi tidak akan diganggu bila seandainya Anies tidak nyalon. Tapi apakah itu barternya. I don't know exactly," tutup Refly.