Bahkan enam direksi Waskita Karya mendapatkan tunjangan pensiun Rp3 miliar per orang setiap tahunnya.
Menanggapi hal itu, analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai ada yang salah dalam tata kelola dan manajemen BUMN.
"Ya inilah hanya terjadi di Indonesia. BUMN Waskita Karyanya hancur lebur utangnya Rp82 triliun tapi direksinya hidupnya makin mapan, berfoya-foya," kata Ujang kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (4/8).
Menurutnya, jika hal ini dibiarkan, maka yang akan menanggung beban fiskal adalah rakyat dengan sejumlah kebijakan ekonomi dari pemerintah untuk menambal setiap kebocoran keuangan negara.
"Kalau sudah begini, maka rakyat yang dirugikan, maka negara yang dirugikan," tutup Ujang.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: