Cegah Penyebaran Hoax Jelang Pilkada dengan Deteksi Dini

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Ika Mardiah mengatakan, deteksi dini potensi hoax perlu dilakukan unit sapu bersih (saber) hoax daerah di 27 kabupaten/kota sejak jauh hari, bukan hanya saat gelaran pilkada. 

"Deteksi dini potensi hoax itu sebaiknya dilakukan segera untuk mencegah tersebar luas," kata Ika Mardiah dalam rangkaian IKP Fest 2024 di Kabupaten Karawang, Jumat (19/7). 

Senada, Ketua Jabar Saber Hoax (JSH) Jabar, Alfianto Yustinova, meminta jajarannya di daerah agar terus-menerus menyosialisasikan langkah cegah hoax kepada masyarakat. 

"Sosialisasi langkah cegah hoax juga harus terus dilakukan agar masyarakat lebih aware dan tidak mudah termakan hoax," tegas Alfian, dikutip RMOLJabar, Jumat (19/7). 

Sementara, Ketua Program Studi Ilmu Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Mudiyati Rahmatunnisa mengatakan, potensi hoax setiap pemilu atau pilkada selalu besar. Terlebih di Indonesia, termasuk Jabar dengan pengguna media sosial terbanyak. 

"Sampai Januari 2024, pengguna internet di Indonesia sebanyak 185,8 juta, termasuk di dalamnya pengguna media sosial yang jumlahnya cukup banyak. Indikator ini menjadi peluang besar untuk penyebaran hoax," ungkap Mudiyati. 

Ia pun mendorong masyarakat terus diingatkan tentang ciri-ciri utama dari berita bohong atau hoax agar bisa cegah dini dan informasi bohong tidak tersebar. 

"Beberapa ciri utama hoax adalah judul berita yang bombastis, selalu minta disebarkan, isi, dan judul tidak bersesuaian, kemudian selalu mencantumkan nama pesohor atau lembaga terpercaya," paparnya. 

Mudiyati juga menjelaskan tentang bahaya hoax terhadap pilkada, di antaranya bisa mendelegitimasi hasil pilkada dan mengacaukan informasi pilkada. 

"Apalagi pada Pilkada 2024 berita hoax akan lebih bahaya karena menggunakan media video editan yang mudah sekali langsung dipercaya masyarakat," pungkas Mudiyati.