![rmol news logo](https://dashboard.rmol.id/assets/images/logo/07461304122020_15x.png)
Pimpinan maupun staf dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus lebih siap dan terarah dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dengan begitu, LKPP sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan nasional.
Begitu pesan Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat memimpin rapat pimpinan (rapim) membahas program kerja dan kinerja organisasi pada Senin (15/7).
“Saya harap, lintas unit organisasi bisa saling backup dan bersinergi, prioritas diutamakan dan program kerja serta kinerja kita tingkatkan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala LKPP juga menegaskan agar seluruh jajaran LKPP dapat fokus dalam menyelesaikan target-target kerja yang belum terselesaikan pada 2023, dan segera merumuskan program kerja yang dapat memacu perbaikan kualitas program layanan LKPP ke depan untuk tata keloa pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik.
Dalam rapat ini, berbagai aspek penting seperti Rancangan UU Pengadaan Barang dan Jasa Publik (RUU PBJ Publik), efisiensi pengadaan barang/jasa, dan peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama. Selain itu, ada juga pembahasan mengenai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung proses pengadaan juga menjadi topik pembahasan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: