PWF yang digagas sejumlah masyarakat sipil ini pun banyak ditentang karena bertentangan dengan imbauan Gubernur Bali dalam pelaksanaan WWF ke-10 serta dianggap sarat kepentingan asing.
Salah satu pihak yang menentang keberadaan PWF adalah Aliansi Gabungan Masyarakat Bali. Ormas berisi masyarakat dan pecalang Bali ini menilai gerakan tandingan tersebut rawan mengganggu ketertiban masyarakat dan tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal.
"Kami menegaskan tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali," tegas Koordinator Aliansi Gabungan Masyarakat Bali, Gus Yadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/5).
Pandangan Gus Yadi, PWF tidak mencerminkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat Bali. Keberadaan forum tersebut itu pun wajar jika tidak diterima masyarakat lokal.
Di sisi lain, Aliansi Gabungan Masyarakat Bali meminta pemerintah setempat untuk menindaklanjuti penolakan mereka terhadap PWF ini. Pemerintah, kata dia, harus berpihak kepada suara-suara masyarakat Bali dan menolak agenda asing yang tidak sesuai kepentingan lokal.
"Kami menegaskan komitmen untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan masyarakat Bali yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan budaya yang kaya," tandasnya.
BERITA TERKAIT: