Delapan sistem tersebut di antaranya Sistem Informasi Manajemen Pelaporan, Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SI PKS); Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN); Sistem Informasi Ormas (SIORMAS); Sistem Informasi Manajemen Politik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI) di dalamnya ada SIPANTAU; Sistem Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, dan yang terkait dengan sistem data dan informasi di bidang hukum.
“Semua sistem aplikasi tersebut adalah kumpulan regulasi yang terkait dengan apa yang dikerjakan di Ditjen Politik dan PUM dan Kesbangpol di daerah,” kata Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Andi Baso Indra mengatakan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (18/5).
Menurut Andi, hal ini diharapkan menjadi stimulan bagi Provinsi, khususnya Provinsi Papua Barat Daya, untuk memaksimalkan penggunaan sistem tersebut.
"Koordinasi antara pusat dan daerah akan terus ditingkatkan melalui pelatihan offline dan online, guna menghadapi isu-isu strategis pada periode 2025-2029”. tambah Andi.
Sementara itu, Plh. Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Yacob Kareth menyampaikan terima kasih kepada Ditjen Politik dan PUM Kemendagri atas inisiatif transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Yacob Kareth menekankan pentingnya integrasi aplikasi digital antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
Sedangkan Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM, Kemendagri RI, Togap Simangunsong mengapresiasi kerjasama Badan Kesbangpol di seluruh Indonesia yang telah berhasil menerapkan sistem aplikasi untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan deteksi potensi masalah, khususnya selama Pemilu 2024 lalu.
“Aplikasi-aplikasi yang telah dikembangkan oleh Ditjen Politik dan PUM akan sangat membantu dalam memantau dan melaporkan situasi secara real-time, yang diharapkan dapat diterapkan secara optimal pada Pilkada serentak mendatang,” kata Togap.
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun delapan sistem informasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan serta koordinasi di tingkat pusat hingga daerah. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: