Hal itu disampaikan langsung Ghufron usai menjalani sidang etik sebagai Terperiksa di hadapan Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik karena ikut campur dalam urusan mutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan).
"Niatan saya itu dengan JR (Judicial Review) 2022, itu enggak perlu ditanyakan," kata Ghufron kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa sore (13/5).
Ghufron memang pernah mengajukan JR UU KPK tentang usia minimum dan masa jabatan pimpinan KPK.
Gugatan Ghufron itu pun dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 Mei 2023 yang menyatakan bahwa, Pasal 29 huruf e UU 19/2019 tentang KPK yang semula berbunyi "Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan".
Selain itu, MK menyatakan bahwa Pasal 34 UU 30/2002 tentang KPK yang semula berbunyi "Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".
"Enggak usah dibahas itu, artinya saya dengan kemudian merasa (pengajuan JR) 2022 pada saat itu ada regulasi yang menghambat saya, kemudian saya JR, artinya hajat saya anda bisa memahami ya," pungkas Ghufron.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengaku keinginannya untuk kembali maju menjadi calon pimpinan (capim) KPK tidak berubah. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: