Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pak Prabowo, Penambahan Pos Kementerian akan Bebani Keuangan Negara

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>
LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Minggu, 12 Mei 2024, 10:40 WIB
Pak Prabowo, Penambahan Pos Kementerian akan Bebani Keuangan Negara
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Ist
rmol news logo Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk berpikir ulang soal penambahan pos kementerian baru di periode mendatang, dari 34 menjadi 40.

Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, penambahan pos kementerian bisa memudarkan semangat reformasi birokrasi.

"Usulan ini mesti hati-hati pak Prabowo. Walau ruang kerja luas dan banyak, tetap hati-hati menambah jumlah kementerian," kata Mardani saat seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu (12/5).

Anggota Komisi II DPR RI itu melanjutkan, prinsip reformasi birokrasi minim struktur namun kaya dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

"Struktur sedikit saja tapi fungsi diperbanyak. Agar ada sinergi dan mudah koordinasi," kata Mardani.

Penambahan pos kementerian harus disusun dengan penghitungan yang cermat. Hal ini penting agar kementerian baru tidak membebani keuangan negara.

Mengingat Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program makan siang gratis dan negara juga tengah membangun Ibukota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Banyaknya kementerian berpotensi membuat anggaran terpecah-pecah dan tidak fokus," pungkas Mardani.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA