Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Aktivis Sindir Mendikbud Nadiem Mirip Sales Seragam Sekolah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>
LAPORAN: WIDODO BOGIARTO
  • Sabtu, 13 April 2024, 22:09 WIB
Aktivis Sindir Mendikbud Nadiem Mirip Sales Seragam Sekolah
Direktur Program Institut Jakarta Agung Nugroho/Ist
rmol news logo Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim resmi menetapkan seragam sekolah baru ditahun 2024 untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengan Atas (SMA).

Dikutip dari laman resmi Kemendikbud, Nadiem sudah merinci bentuk seragam sekolah baru tersebut, mulai dari jenis, model, warga hingga atribut-atribut baru.

Kabar perubahan seragam untuk jenjang SD hingga SMA mendapat kritikan pedas Direktur Program Institut Jakarta Agung Nugroho.

Menurut Agung, Nadiem Makarim sepatutnya fokus pada perbaikan sistem pendidikan, bukan malah sibuk urus perombakan seragam bagi peserta didik.

"Ini menunjukan Nadiem Makarim bukan orang yang paham tentang pendidikan tapi lebih mirip sales bahan pakaian seragam sekolah," kata Agung melalui siaran persnya, Sabtu (13/4).

Agung mempertanyakan alasan Nadiem Makarim merombak seragam sekolah untuk menanamkan nasionalisme, kedisiplinan, dan meningkatkan citra sekolah serta mengakomodir kebutuhan pengaturan seragam sesuai kebijakan nasional pendidikan dan perkembangan masyarakat.

"Padahal menanamkan nasionalisme dan kedisiplinan tidak terkait dengan bentuk dan model seragam sekolah. Tapi lebih pada nilai-nilai keteladanan yang diberikan untuk dapat dijadikan contoh oleh anak-anak kita," ujar Agung.

Agung mengingatkan bahwa dalam pandangan Proklamator Soekarno, nasionalisme itu harus dapat membentuk karakter percaya pada kemampuan diri sendiri serta menumbuhkan ikatan solidaritas.

"Nasionalisme hanya dijadikan alasan oleh Nadiem yang justru lebih mirip negara fasis dengan masih mengeluarkan kebijakan seragam sekolah," tegas Agung.

Agung menambahkan, masih banyak problem pendidikan yang belum terselesaikan. Misalnya akses terbatas ke pendidikan, ketimpangan pendidikan, kualitas guru dan tenaga pendidik.

"Berikutnya kurikulum yang tidak relevan, kualitas fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, kesenjangan digital dan kualitas ujian dan evaluasi," demikian Agung. rmol news logo article





Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA