Legislator PDIP Desak Komisi VI DPR Bentuk Panja Investasi

Hal itu disampaikan Harris Turino dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, tentang laporan kinerja Kementerian Investasi 2023, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/4).

Semula Harris meminta Bahlil menjelaskan terkait pemberitaan miring Tempo mengenai IUP Tambang yang menyeret nama sang menteri.

"Dasar pencabutannya sudah bapak katakan, tapi tidak digunakan dan tiga hal lain. Tapi, Pak Bahlil Majalah Tempo jelas mengungkapkan PT Meta Mineral Pradana yang punya dua IUP di Konawe, ini ditengarai tidak ada aktivitas dalam pertambangan itu dan Tempo melakukan penelusuran pemegang sahamnya Refine Capital 10 persen dan bersama tokoh unggul 90 persen, yang kemudian menurut Majalah Tempo kedua perusahaan milik bapak Bahlil Lahadalia," ujar Harris dalam rapat.

Legislator dari Fraksi PDIP ini meminta Bahlil untuk menjelaskan secara rinci perusahaan dan aktivitas tambang itu secara detail kepada parlemen.

Pasalnya, sejumlah anggota dewan banyak ditanya masyarakat ihwal fungsi pengawasan DPR terhadap aktivitas tambang di Indonesia.

Oleh sebab itu, dia meminta agar Komisi VI DPR membentuk panja untuk mengungkap mafia tambang.

"Rasanya ini kesempatan, Pak Bahlil bisa mengonfirmasi sejauh mana kebenaran dari kedua berita tersebut, karena jangan sampai beritanya hilang, kami di Komisi VI ikut disalahkan, karena banyak masyarakat yang menanyakan sejauh mana pengawasan DPR RI," katanya.

"Saya mengusulkan untuk dibentuk Panja Investasi agar semua masalah ini jadi terang," tutupnya.