Luhut Komplain Rumah Menteri di IKN Kekecilan, Kepala Otorita: Kan Standar PUPR

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>

LAPORAN: RAIZA ANDINI

Senin, 18 Maret 2024, 17:28 WIB

Luhut Komplain Rumah Menteri di IKN Kekecilan, Kepala Otorita: Kan Standar PUPR

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono/RMOL

Keluhan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tentang model rumah menteri di Ibu Kota Negara (IKN) kekecilan, tidak membuat Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono pusing.

BERITA TERKAIT:

Dikatakan Bambang, pembangunan rumah menteri sudah standarisasi. Di mana standar itu dikeluarkan Kementerian PUPR.

"Kan standar-standar PUPR," ucap Bambang usai rapat kerja bersama Komisi II DPR, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).

Bambang menuturkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR memiliki standar-standar dalam pembangunan rumah dinas menteri di IKN yang sedang berlangsung selama ini.

Sehingga, lanjutnya, soal penilaian rumah dinas kekecilan merupakan pandangan subjektif dari individu.

"Jadi menurut saya sih relatif," tutupnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan komplain, lantaran rumah dinas untuk menteri sangat kecil dengan biaya pembangunan Rp14 miliar per unit.