Rudy menyampaikan adanya persekongkolan jahat oleh penyelenggara pemilu, di mana beberapa wilayah tidak mengadakan Pemutakhiran Data Pemilih (PSU) meskipun terdapat bukti KTP orang luar yang masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mendapatkan lebih dari satu surat suara.
Salah satu contoh kasus terjadi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, khususnya di Petukangan Utara, di mana TPS 156 sampai 159 dilaporkan mengalami mutasi orang yang mendapatkan empat surat suara.
Dalam konteks ini, Rudy menyoroti keterlibatan oknum komisioner KPU DKI Jakarta dalam dugaan manipulasi dan kecurangan.
"Oknum KPU itu juga diduga terlibat dalam persoalan di PPK dan PPS di wilayah Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggrahan, dan beberapa tempat lainnya," kata Rudy dalam keterangannya, Minggu (10/3).
Rudy menekankan pentingnya perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap pengungkapan kasus ini.
Rudy mengaku akan memberikan bukti-bukti sebagai saksi fakta terhadap keterlibatan oknum komisioner KPU DKI Jakarta dan PPK di Jakarta Selatan dan di Jakarta Timur.
"Masalah ini perlu diselesaikan dengan serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum berikutnya," tutup Rudy.
BERITA TERKAIT: