Menanggapi itu, Anies menduga isu itu dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik dari proses penghitungan suara Pemilu yang ditemui banyak persoalan.
"Itu isu untuk mengalihkan (perhatian publik) pada penghitungan suara Pilpres," kata Anies, usai salat Jumat di Masjid Agung Bintaro, Jumat (8/3).
Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa, itu meminta publik jangan terjebak isu gubernur Jakarta tak lagi dipilih warga.
"Seakan-akan Pilpres sudah selesai. Anda jangan terjebak," sambung Anies.
Sejauh ini pembahasan RUU DKJ masih bergulir di badan legislatif. Jika klausul itu disetujui, maka pemerintah pusat akan memiliki kendali penuh dalam mengelola Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya.
RUU itu sendiri memuat banyak pasal yang bersifat kontroversi. Diantaranya menyebutkan bahwa gubernur dipilih dan ditunjuk presiden. Dengan kata lain, tidak ada Pilkada di Jakarta.
Selain itu, rencana penunjukkan wakil presiden (Wapres) sebagai pimpinan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya, juga masih menimbulkan pertanyaan besar.
BERITA TERKAIT: